TIMES CILACAP, CILACAP – Data yang ada di Panitia Khusus (Pansus) XLI DPRD Cilacap, terdapat 269 desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Cilacap, dan sedikitnya 37 desa, masuk kategori miskin ekstrim.

Purwati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap usai menetapkan Pansus XLI, Rabu (3/7/2024) mendorong Pansus untuk bisa memetakan potensi-potensi yang sudah ada di Kabupaten Cilacap, agar dikembangkan. Tujuannya, untuk memakmurkan masyarakat.

Salah satu potensi yang ada di Kabupaten Cilacap, tambahnya, karena ada Pusat Strategis Nasional (PSN). 

"PSN ini nantinya akan dikembangkan, dan Cilacap merupakan Kota Industri. Sehingga harus berdampak kepada pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta nol kemiskinan," ujar Purwati.

Ia menyebut, banyak anak yang putus sekolah dan derajat kesehatan masyarakat di Cilacap juga menurun. Kemudian masih banyak kasus kesehatan, seperti stunting, gizi buruk, demam berdarah (DB), dan lainnya.

"Ini harus ditingkatkan derajat kesehatan masyarakat di Cilacap," tandasnya. 

Selain itu, sanitasi yang ada di desa-desa juga harus dikembangkan karena tidak adanya air bersih di desa. "Ini merupakan salah satu indikator kemiskinan ekstrem," kata politisi Gerindra ini.

Sebagai Wakil Ketua DPRD Cilacap, ia meminta baik kepada pimpinan maupun anggota Pansus XLI dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20 tahun (2025-2045) harus bekerja maksimal.

"Ini supaya Pansus punya satu produk hukum sebab hal ini berkait dengan Perda, bagaimana mengembangkan potensi yang ada di Cilacap," tuturnya.

Purwati berharap, nanti bersama-sama dengan DPRD, eksekutif, dan peran serta masyarakat, bagaimana supaya Kabupaten Cilacap ke depan lebih maju dan lebih bercahaya.

Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat menambahkan, kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Cilacap berada di angka 8,7 persen, jauh di bawah nasional. Disebutkan, Kabupaten Cilacap berada di urutan kedua setelah Brebes.

"Ini harus dikejar. Maka rancangan supaya tidak muluk-muluk 20 tahun, tentu harus terukur dengan potensi yang ada tadi, studi banding dengan kabupaten yang sudah punya nilai lebih untuk pengoptimalan terhadap potensi daerah agar kemiskinan bisa teratasi," ucap Taufik.

Ia mencontohkan, kita punya potensi pantai dan Benteng Pendem, ini juga harus dicermati. 

"Landasannya, dihibahkan dari barang milik negara menjadi milik daerah. Itu pun proses di Kementerian Keuangan, dan boleh dengan Undang-Undang sepadan agar bisa menjadi milik daerah," ucapnya. (*)