TIMES CILACAP, JAKARTA –  Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, mengumumkan bahwa pemerintahannya akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 pada September 2025.

Pernyataan ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Kanada, bergabung dengan beberapa negara Barat lain seperti Inggris dan Prancis yang lebih dulu mengumumkan langkah serupa di tengah memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza akibat agresi militer Israel.

Dalam keterangannya kepada media pada Rabu (30/7/2025), Carney menegaskan bahwa pendekatan damai melalui negosiasi untuk mencapai solusi dua negara tidak lagi dapat dipertahankan.

“Kanada berniat mengakui Negara Palestina pada Sidang Umum PBB mendatang. Menjaga solusi dua negara berarti berpihak pada semua pihak yang memilih jalan damai dibanding kekerasan dan teror,” ujar Carney seperti dikutip dari Al Jazerra.

Namun, pengakuan ini akan bergantung pada komitmen reformasi dari Otoritas Palestina di bawah kepemimpinan Presiden Mahmoud Abbas, termasuk rencana penyelenggaraan pemilu umum pada tahun 2026.

Carney juga menyatakan dengan tegas bahwa kelompok Hamas tidak akan diperbolehkan terlibat dalam proses politik masa depan Palestina, termasuk pemilu mendatang. Sikap ini menuai pro dan kontra, mengingat larangan tersebut bisa mempengaruhi legitimasi demokrasi yang terbentuk.

Meski langkah pengakuan negara Palestina ini dinilai simbolik dan bersifat politik, masih belum jelas sejauh mana dampaknya terhadap agresi Israel di Gaza maupun pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat—dua wilayah yang secara historis akan menjadi bagian dari negara Palestina.

Sementara itu, Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel, menolak pengakuan terhadap negara Palestina. Pemerintahan Presiden Donald Trump bahkan mengkritik keras langkah Prancis dan negara-negara Eropa lainnya, dengan alasan bahwa pengakuan tersebut justru memberikan legitimasi kepada Hamas. (*)