TIMES CILACAP, CILACAP – Anggota Komisi XI DPR-RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah (Jateng) VIII (Cilacap–Banyumas), Kaisar Kiasa Kasih Said Putra, melakukan kunjungan di Kecamatan Maos, Cilacap, Jumat (8/8/2025). 

Dalam kunjungan yang bertajuk silaturahmi ini, Kaisar secara langsung menyerap aspirasi warga, yang mayoritas ibu-ibu itu menyoroti persoalan di sektor pertanian, ekonomi kerakyatan, dan pendidikan keagamaan.

Kaisar menegaskan, bahwa kegiatan silaturahmi bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi sarana penting untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat dan merancang solusi kebijakan yang tepat sasaran.

Hari ini ia bersilaturahmi dengan warga di dua titik di Kecamatan Kesugihan, dilanjutkan ke titik ketiga di Kecamatan Maos. 

"Reses seperti ini penting agar kami bisa menyerap langsung apa yang menjadi kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Kaisar.

Kaisar didampingi politisi muda Anas Mubarok. 

Dalam paparan pidatonya, Kaisar mengatakan Mitra Kerja Komisi XI DPR-RI adalah Kementerian Keuangan. 

Ia berujar, sekarang oleh  partai ia ditempatkan di Komisi XI. "Komisi XI adalah Komisi Keuangan, diantaranya Gubernur Bank Indonesia, Badan Pengelola Investasi, Badan Pemeriksa Keuangan RI, Badan Otoritas Jasa Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKB), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)," ujarnya. 

Panjenengan semua adalah harapan saya, imbuh Kaisar. "Perjuangan ibu-ibu,  perjuangan saya juga. Gotong-royong adalah perjuangan bersama dan holopis kuntul baris ini untuk kepentingan bersama," ungkapnya. 

Saat dialog bersama warga, Kaisar menerima sejumlah masukan. 

Politisi muda dari PDI Perjuangan itu akan menindaklanjuti seluruh aspirasi  secara serius. 

Meski beberapa usulan tidak berada dalam lingkup Komisi XI, Kaisar berkomitmen untuk berkoordinasi dengan anggota DPR RI lintas komisi agar kebutuhan masyarakat tetap dapat difasilitasi.

“Tiga aspirasi utama ini akan saya kawal secara langsung. Dalam tujuh hari ke depan, kami akan informasikan tindak lanjutnya, apakah dapat terealisasi tahun ini atau masuk dalam program tahun depan,” tegasnya.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa peran legislatif tidak berhenti pada penyusunan anggaran dan pengawasan semata, melainkan juga memastikan suara rakyat terdengar dan diperjuangkan secara nyata. "Hal itu juga sesuai tagline yang digaungkan yakni pro wong cilik dan wonge ddewek," katanya. (*)