TIMES CILACAP, CILACAP – Kepala Bapenda Cilacap Arida Pujirahastuti mengungkapkan, organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola pajak daerah di Kabupaten Cilacap adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). 

"Ada 12 pajak daerah yang dikelola Bapenda, yaitu pajak barang jasa (PBJ) perhotelan, makan dan minum, resto, kesenian dan hiburan, termasuk tempat wisata, karaoke. Kemudian pentas-pentas musik yang berbayar. Pentas bola yang  berbayar kena pajaknya. Lantas pajak reklame, mulai dari yang besar ke yang kecil serta mulai dari billboard, baliho, lampu, dan lain-lain," jelas  Arida yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (29/7/2025). 

Selain itu, lanjut dia, ada pajak mineral dan batuan, pajak jasa parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), PBHTB, Option PKB, dan Option BKB. 

"Masing-masing pajak itu ada tarifnya. Besaran tarif ada di Perda No 1 Tahun 2024. Penentuan tarif melalui kajian akademik, analisis, dan melalui beberapa pertimbangan, sehingga memunculkan tarif dengan kondisi wilayah masing-masing, sesuai kondisi lingkungan, dan berkeadilan," ujarnya. 

Ia menambahkan, untuk saat ini penarikan tarif tidak perlu melalui Bapenda lagi karena tidak ada uang cash-nya, tapi melalui non tunai, baik melalui kanal-kanal perbankan, ATM, m-banking, QRIS, gopay, Alfamart, Indomaret, dan lain-lain. Sekarang sudah tidak ada yang bayar pajak dengan tunai. 

"Kami setiap hari monitor lewat dashboard-nya pajak daerah karena akan terlihat di situ. Jadi tidak ada uang mampir serupiah pun ke kantor Bapenda, yang sudah menerima SPPT, bisa langsung bayar," imbuhnya. 

Mengenai pajak reklame, Arida mengatakan ada hitungannya, baik per meter, panjang kali lebar, dan posisi strategis. 

"Tapi kalau izin, itu ada di PTSP. Nah, PTSP nanti mengirimkan surat survei dan Bapenda mengikuti dengan tagihan pajaknya. Karena itu, jika belum paham, masyarakat diminta datang, nanti akan dijelaskan," tutup Arida Pujihastuti, salah satu kandidat calon Sekda Cilacap itu. (*)