TIMES CILACAP, JAKARTA – Demonstrasi pecah di berbagai daerah. Hal tersebut buntut dari DPR dan pemerintahan Presiden Jokowi yang bermanuver atas keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

MK mengeluarkan putusan untuk mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora sebagian terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada 20 Agustus 2024.

Demo "Darurat Indonesia" pun menggema sejak Rabu (21/8/2024) lalu, sebagai ekspresi kemarahan masyarakat yang melihat ada upaya 'pembegalan' demokrasi lewat revisi RUU Pilkada di Senayan.

Ekspresi ini dituangkan dalam aksi yang dihadiri oleh ribuan massa di depan Gedung DPR dan Gedung MK pada Kamis (22/8/2024). Selain Jakarta, aksi itu juga serentak dilakukan di berbagai wilayah, misalnya Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Malang, dan kota lainnya.

Demonstrasi ini jadwalkan akan terus berlangsung diberbagai daerah. Masyarakat ingin memastikan bahwa keputusan MK tersebut benar-benar dipatuhi oleh DPR dan pemerintah.

Didesak Minta Maaf 

Akademisi Edi Sugianto mengatakan, dengan kepemimpinan yang yang sebentar lagi akan berakhir, Presiden Jokowi mestinya segera meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat.

"Sebagai pemimpin bangsa, bukan personal, Jokowi mesti minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia, karena di bawah kepemimpinannya menciderai banyak hal," katanya saat diwawancarai TIMES Indonesia, Jumat (23/8/2024).

Ada beberapa catatan, kata dia, dalam kepemimpinan Jokowi yang dinilai sudah mencederai. "Pertama, tinggal lihat saja janji politiknya. Dulu, berjanji akan membereskan pelanggaran HAM berat. Sampai sekarang hanya janji palsu," jelasnya.

Kedua, utang yang semakin menumpuk juga menjadi sorotan publik. "Ekonomi meroket menjadi lelucun di mana-mana," jelasnya doktor lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) tersebut.

Ketiga, lanjut dia, yakni drama politik dinasti. Dimana hal tersebut akan menuju otoritarianisme. Lalu pelan-pelan menghancurkan demokrasi substansial. 

"Dengan membiarkan atau memaksakan anaknya lolos menjadi wakil presiden. Teranyar, memaksakan anak keduanya pada Pilkada berikutnya," katanya.

Keempat, kata dia, Presiden Jokowi gagal menjaga stabilitas politik dan kebijakan ekonomi. Mestinya, Jokowi memprioritaskan kepentingan rakyat kecil, bukan memaksakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Tentu banyak dan sudah disebutkan oleh media massa. Hal terpenting, menurut saya, sebaiknya bersikap kesatria mengakui dosa-dosanya. Toh, nasi sudah menjadi bubur, akui dan tobat," ujarnya. (*)