TIMES CILACAP, CILACAP – Anggota Perkumpulan Lembaga Pelatihan Bahasa Korea di Indonesia (Pelbakori) Kabupaten Cilacap akan menghadapi konsekuensi hukum jika terbukti memungut biaya di luar biaya pendidikan dan terlibat dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Informasi ini terungkap dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-3 Pelbakori yang diadakan pada Minggu, 10 Desember 2023.

Sebanyak lebih dari 100 anggota Pelbakori hadir dalam acara tersebut, mewakili berbagai daerah seperti Pulau Madura, Trenggalek, Tulungagung, Jawa Timur, Lampung, dan kota-kota di Pulau Jawa. Acara dilangsungkan di Sekar Ageng Ballroom Hotel Aston Inn, Cilacap.

Kehadiran mereka bertujuan untuk mengikuti pemilihan ketua umum baru periode 2024-2026 serta mendengarkan laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2021-2023.

Menurut Moch Chadirin, Ketua DPC Pelbakori Cilacap, Pelbakori berfokus pada penempatan tenaga kerja ke Korea melalui program G to G, yang merupakan kewenangan pemerintah, terutama dalam bidang bahasa Korea.

"Kita bergerak di ranah penempatan, namun penempatan ini ditangani oleh pemerintah melalui program G to G. Kami lebih fokus pada persiapan pelatihan, karena ada syarat lulus tes ESP Topik untuk kemampuan bahasa Korea yang dipandu langsung oleh HRD Korea," ungkapnya.

Chadirin menekankan pentingnya tidak hanya mendorong pelatihan bahasa, writing, dan listening, tetapi juga mengembangkan kemampuan komunikasi. Hal ini dianggap sebagai langkah perlindungan untuk memastikan bahwa anak-anak yang disiapkan dapat berkomunikasi dengan baik di Korea.

"Kami bekerja sama dengan UI, UGM, dan UPI, dengan salah satu pengawas berasal dari UPI. Kerjasama dengan perguruan tinggi bertujuan meningkatkan kompetensi, termasuk peningkatan kualitas instruktur agar siswa dapat berkembang lebih baik," tambahnya.

Meskipun pelatihan bahasa Korea di setiap lembaga berbeda, Chadirin menegaskan bahwa standar kesuksesan adalah dapat membawa siswa lulus MSP. Durasi pelatihan bervariasi, ada yang dua bulan dengan model intensif boarding, ada yang hingga setahun.

Chadirin mengungkapkan bahwa kuota Korea saat ini adalah 136.000 untuk banyak negara, dengan Indonesia mengalami peningkatan dari 10.000 menjadi 15.000. Ia berharap kuota tersebut akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang.

Dalam konteks biaya tambahan yang dipungut oleh beberapa lembaga pelatihan ke Korea, Chadirin menegaskan bahwa ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh DPC di masyarakat. Oknum yang menarik biaya di luar biaya pendidikan dan sertifikasi dengan jumlah yang signifikan seperti PT diingatkan agar tidak melanggar kewenangan pemerintah dalam program G to G.

Chadirin menekankan perlunya pengawasan terhadap lembaga pelatihan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Hanya lembaga pelatihan dengan prinsip lengkap yang dapat bergabung dengan asosiasi, dan semua anggota diwajibkan memiliki pakta integritas sebagai pedoman. Pelanggaran terhadap pakta integritas akan dikenai sanksi disiplin.

Muhammad Rosyidi, ketua umum periode 2021-2023, menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kementerian Tenaga Kerja memiliki pakta integritas yang melarang pungutan biaya selain biaya pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan stigma dan menciptakan perbedaan positif dalam organisasi.

Didin Samsudin, Pengawas Pelbakori, menambahkan bahwa setiap calon anggota Pelbakori harus melewati seleksi ketat dan memiliki pakta integritas sebagai syarat keanggotaan. Penyelewengan atau pelanggaran akan dikenai sanksi yang diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Dengan dua kepemimpinan ketua umum dalam satu tahun, Pelbakori diharapkan terus meningkatkan program, pertanggungjawaban anggaran, koordinasi, dan kerja sama. Harapannya adalah dapat menarik lebih banyak anggota serta meningkatkan citra sebagai lembaga yang menghasilkan PMI berkualitas. (*)