Kopi TIMES

Solusi Miskomunikasi Kebijakan Mudik Lebaran

Selasa, 30 Maret 2021 - 20:26
Solusi Miskomunikasi Kebijakan Mudik Lebaran Fatkurohman, S Sos, Jurnalis dan Mahasiswa Pasca Sarjana Komunikasi STISIPOL Candradimuka Palembang

TIMES CILACAP, PALEMBANGKEBERHASILAN sebuah organisasi atau lembaga sangat ditentukan oleh keberhasilan proses komunikasi yang terjadi pada sistem organisasi maupun lembaga. Proses komunikasi bisa saja gagal, jika para pelakunya justru malah saling salah paham atau yang disebut dengan miskomunikasi.

Gambaran inilah yang masih saja terjadi terkait pengelolaan komunikasi kebijakan mudik di Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Publik menangkap masih ada simpang siur informasi yang disampaikan lembaga berwenang yang menunjukkan ketidakteraturan sistem komunikasi lembaga tersebut.

Jika kita membaca terkait hal ini maka dapat dilihat dalam waktu kurang dua minggu, ada dua informasi berbeda dari dua menteri dari jajaran kabinet Jokowi - Ma'ruf terkait persoalan mudik lebaran. Informasi pertama yang kita tangkap pesannya yakni Menhub Pastikan Tak Ada Larangan Mudik Lebaran 2021, yang terbit di Kompas online, Selasa (16/3/2021). Kemudian Pemerintah resmi larang Mudik Lebaran 2021 melalui Menko PMK yang terbit salah satunya di Kompas.tv, Minggu (28/3/2021).

Perkara yang relatif sama juga terjadi pada informasi kebijakan mudik tahun 2020 lalu ketika negeri ini mulai ramai soal penyebaran Covid-19. Para pejabat berwenang mengeluarkan statemen berbeda-beda soal kebijakan mudik yang membuat masyarakat bingung menerima pesan tersebut atau tidak ada saling pengertian.

Lewis dalam Hoy & Miskel (1987), “Communication meand starring messages, ideas, or attitudes that produce a degree of understanding between a sender and receiver. (Komunikasi diartikan pemberian pesan, ide atau sikap yang dihasilkan adanya suatu persetujuan atau saling pengertian antara si pengirim dan si penerima).

Senada, Schram menyatakan, apabila bidang pengalaman komunikator (pemberi pesan) sama dengan bidang pengalaman komunikan (penerima pesan), komunikasi akan berjalan lancar. Sebaliknya, jika pengalaman komunikan tidak sama dengan pengalaman komunikator, akan timbul kesukaran untuk mengerti satu sama lain; dengan kata lain situasi menjadi tidak komunikatif (miscommunication).

Perbedaan informasi yang ditangkap oleh komunikan, dari aspek strategi komunikasi, menunjukkan bahwa pengelolaan komunikasi masih kurang baik. Berkaitan dengan ini, proses komunikasi menjadi penting dalam membangun sebuah branding atau pembentukkan citra organisasi di mata publik mengingat banyak sekali saluran komunikasi saat ini.

Apalagi yang menyangkut kebijakan publik dan hajat orang banyak, buruknya komunikasi organisasi maka buruk juga citra organisasi.

Maka, komunikasi publik eksternal harus tepat agar dapat memahami dan merespons harapan-harapan publik. Bagi suatu organisasi hubungan dengan eksternal di luar organisasi merupakan suatu keharusan yang mutlak. Sesuai dengan sifatnya, dalam masyarakat modern tidak akan ada kemungkinan bagi seorang insan atau suatu badan bisa hidup menyendiri. Masing-masing akan saling membutuhkan satu sama lain, dalam suatu keseimbangan (Suhandang, 2012:79).

Menurut Ruslan (2005:88), komunikasi eksternal berlangsung atau terjadi dua arah antara pihak oganisasi/lembaga dengan pihak luar. Misalnya kalangan pejabat pemerintahan dan  pers dan lain sebagainya.

Keberhasilan dalam membina hubungan eksternal, merupakan keberhasilan pihak terkait dalam upaya memperoleh dukungan, pengertian, kepercayaan, partisipasi, kerja sama dan lain sebagainya. Adapun dampak komunikasi eksternal yang baik bagi organisasi  diantaranya terbangun citra lembaga, meningkatkan reputasi lembaga dimata publik, dipercaya oleh publik dan menunjukkan performa organisasi baik.

Organisasi pemerintahan seperti halnya kementrian sebagai suatu lembaga formal sengaja dibentuk untuk mengatur sistem kerja formal yang biasa disebut sebagai birokrasi yang tujuannya melayani publik. Birokrasi dalam pandangan Max Weber menekankan bagaimana seharusnya mesin birokrasi itu secara profesional dan rasional dijalankan termasuk dalam menjalankan komunikasi publiknya.

Menurut Weber, tipe ideal birokrasi yakni individu pejabat secara personal bebas, disusun berdasarkan hirarki dari atas kebawah dan kesamping (Intruksi dan koordinasi), tugasnya secara spesifik berbeda satu sama lain. Kemudian, pejabat memiliki kontrak jabatan yang harus dijalankan, seleksi pejabat secara kualifikasi profesionalitasnya.

Selenjutnya, hak pejabat untuk memilki gaji dan pensiun serta terdapat struktur pengembangan karier yang jelas. Dan tidak dibenarkan menjalankan jabatan untuk kepentingan pribadi serta setiap pejabat selalu berada di bawah pengawasan suatu sistem secara disiplin. Dengan demikian strategi komunikasi organisasi pemerintahan harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip birokrasi.

Solusi dan Strategi

Dengan telah berulangnya persoalan simpang siurnya informasi seputar kebijakan mudik di era Covid-19 menandakan ada proses komunikasi yang salah dalam birokrasi sehingga informasi menjadi tidak konsisten. Yang perlu dilakukan pemerintah dalam hal ini presiden yakni pertama, membenahi  kembali manajemen komunikasi birokrasi pemerintahannya yang dikenal dengan re-manajemen sehingga struktur komunikasi menjadi jelas peran dan fungsinya baik vertikal dan horizontal (instruksi dan koordinasi).

Talcott Parsons menyebut struktur dan fungsi harus jelas untuk keteraturan sistem itu sendiri. Jadi tidak semua bisa berbicara di ruang publik jika bukan peran dan fungsinya serta ada koordinasi yang jelas untuk keteraturan lembaga. Dengan demikian tidak adalagi antarinstansi beda informasi dalam menanggapi isu. Weber menandai individu pejabat berdiri bebas tapi tidak dengan lembaga artinya individu pejabat juga harus tunduk pada keteraturan lembaga.

Kedua,  Pemerintah perlu menyiapkan SDM  komunikator yang handal dan profesional (menguasai konsep dan aksi komunikasi) untuk membangun citra organisasi. Dengan demikian hal yang terkait dengan fungsi dan tugas pemerintah informasi lebih terjaga dengan baik citranya. Ketiga, integrasi komunikasi pada lembaga untuk mengelola dan mengkoordinir keseluruhan komunikasi informasi dari pemerintah. Dengan cara ini sehingga ada keseragaman atau persepsi yang sama antara struktur organisasi terkait informasi yang akan disampaikan ke publik dan tidak ada lagi istilah disinformasi (hoaks).

Kemudian keempat, ada reward (hadiah) dan punishment (saksi) yang jelas. Kesalahan atau disinformasi yang terjadi pada lembaga pemerintahan harus ada sanksi yang jelas dan tegas. Hal ini untuk mempertegas betapa substantifnya fungsi dan peran komunikasi publik dalam pengelolaan pemerintahan. Maka ada istilah jika membuat para staf diam terlalu sulit, maka tidak perlu sungkan memberhentikan semua staf yang justru membuat kelinglungan komunikasi.

Pemerintahan Jokowi dinilai banyak kalangan terlalu banyak juru bicara (komunikator) yang menyangkut persoalan penting dan mendasar serta dirasakan publik sehingga  terjadi overlapping informasi (kabur). Presiden perlu komunikator yang benar-benar punya pengetahuan tentang komunikasi kebijakan dan punya legitimasi kuat. Sehingga, tidak akan ada anulir dari antar lembaga atau pejabat lain di pemerintahan.

Sebagai contoh, terjadi juga musim pada mudik lebaran 2020 lalu. Menteri Sekretaris Negara Pratikno meralat pernyataan Juru Bicara Istana Fadjroel Rachman soal mudik lebaran saat pandemi Corona. Literasi media menggambarkan sebelumnya, Fadjroel menyampaikan jika Presiden Jokowi membolehkan masyarakat mudik ke kampung halaman asal mengarantina diri selama 14 hari setibanya di kampung halaman.

Namun kemudian Pratikno menyebut ucapan Fadjroel kurang tepat. Yang benar adalah pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik. Gambaran diatas menunjukan tidak ada komunikasi intra organisasi (struktur) dilingkungan pemerintahan. 

Sebagai penutup, dengan demikian integrasi komunikasi antar lembaga sangat penting untuk menghindari miskomunikasi. Harus ada persepsi sama sebelum dikomunikasikan sebagai informasi baru bagi publik. Keteraturan sistem komunikasi ini yang perlu dilakukan dan dikelola dengan baik pada sistem pemerintahan sehingga menjadikan kewibawaan pemerintahan terjaga.(*)

* Penulis : Fatkurohman, S Sos (Mahasiswa Pasca Sarjana Komunikasi Stisipol Candradimuka Palembang)

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

Pewarta :
Editor : Faizal R Arief
Tags

Berita Terbaru

icon TIMES Cilacap just now

Welcome to TIMES Cilacap

TIMES Cilacap is a PWA ready Mobile UI Kit Template. Great way to start your mobile websites and pwa projects.